08 Apr 2013
Mengenang Cak Nur di Tengah Krisis Kebersamaan


Banyak pemimpin Negara yang melupakan fitrah dari tujuan berbangsa dan bernegara. Hal itu terlihat dari berbagai pembiaran yang dilakukan anasir pemerintahan terhadap kelompok-kelompok minoritas di Tanah Air. Beberapa tahun setelah pemikir Islam Nurcholish Madjid (Cak Nur) meninggal, negara dihimbau untuk kembali memulihkan semangat dasar berbangsa dan bernegara.


Demikian intisari diskusi Nurcholish Madjid Society bertajuk Menghidupkan Kembali Fitrah Bernegara, di Jakarta, Acara itu merupakan bagian dari Halal Bihalal dan Haul Prof. Dr. Nurcholish Madjid di rangkai dalam Kajian TITIK-TEMU. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang hadir pada kesempatan itu, mengemukakan, sesuai konstitusi negara Indonesia dibangun atas fitrah yakni dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Oleh karena, sebagai bangsa Indonesia tidak boleh ada merasa paling benar sendiri. 

“Kalau Cak Nur dulu menyebutnya, fitrah itu kebersamaan dalam kenabian. Semua agama itu pada dasarnya sama dari Tuhan. Tujuan sama. Bahkan, Bukan hanya pada agama Samawi, agama apap pun sama sumbernya: Tuhan,” ucap Mahfud.

Mahfud menjabarkan fitrah, Indonesia setidaknya ada empat kaidah penuntun. Pertama, Indonesia dibangun sebagai Negara persatuan dan kesatuan. Artinya, negara ini tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang menghasilkan perpecahan dan menyerang minoritas. Kebijakan yang ada pun tidak ada yang boleh menyempal dari ideology. “saya tidak setuju adanya pemberlakuan hukum sectarian. Karena itu akan sangat berpotensi merusak kesatuan , “ tandas Mahfud yang mengaku keberatan dengan peraturan daerah berdasarkan syariah di suatu tempat yang mengatur di sebuah sekolah negeri hanya menerima pelajar yang sudah bisa membaca Al-qur`an.


Kedua, fitrah Indonesia adalah membangun demokrasi. Namun, jangan sampai demokrasi pada akhirnya hanya memenangkan suara mayoritas. Fitrah dari awal mengedepankan nomokrasi. Produk demokrasi bisa dibatalkan oleh hukum kalau salah secara nomokratif. “ Kadang kala, produk demokrasi berasal dari kompromi-kompromi,” tuturnya

Fitrah Indonesia pun, di mata Mahfud membangun keadilan dan toleransi. Untuk itu negara tidak boleh memberlakukan hukum agama, tetapi melindungi warga negara yang ingin menjalankan ajaran agamanya.

Anggota Dewan Pendiri NCMS Yudi Latif menandaskan fitrah Indonesia mewajibkan penyelenggara negara memiliki budi pekerti yang menjujung moral rakyat yang luhur. Penyelenggara negara harus kembali mengingat semangat bernegara yang didasari kekeluargaan.


Hal itu, kata dia, tertera pada dasar konstitusi dan Pembukaan UUD 1945 di mana Indonesia wajib melindungi warga negara dan segenap tumpah darah Indonesia dengan mewujudkan keadilan sosial. Yudi menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang kini mengadopsi pemikiran Amerika Serikat. Padahal, pemikir bangsa Indonesia dulu justru diakui oleh dunia Barat. “ Republik ini tidak dibangun sembrono. Dibangun dengan jangkar yang sangat kuat menghujam ke dalam, “ tukasnya

Sumber: www.mediaindonesia.com/Jum`at, 01 Oktober 2010



***


Agenda
03 Nov 2017
UNDANGAN TERBUKA

PERESMIAN PERPUSTAKAAN Prof. Dr. Nurcholish Madjid

"Kepustakaan Pembentuk Pemikiran Cak Nur: Relasinya dengan Konteks Sosial"

 baca]


Rilis Pers
SIKAP INDEPENDEN NCMS 2014

Memperhatikan suasana politik jelang Pilpres 9 Juli 2014 dan pasca Pilpres sebelum penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dirasakan cukup sensitif secara emosional yang mudah sekali menjadi pemicu yang bisa menyulut perpecahan, konflik, yang dikhawatirkan akan berakibat  lebih  serius  lagi,  yaitu  adanya ... [baca]


Agar Hukum Tidak Menjadi Fiksi

Donasi

Yayasan Sositas Nurcholish Madjid
Rekening No: 128-00-0561671-6
Bank Mandiri
KCP Tangerang BSD

Volume 8, Nomor 1

 
 
Grha STR lantai 4, Ruang 405 - Jl. Ampera Raya No 11, Cilandak, Jakarta Selatan 12550
© 2012 Nurcholish Madjid Society