08 Apr 2013
Muncul Keadaban Aspirasi Rakyat Justru Kerap Terabaikan


Sistem demokrasi yang diperjuangkan selama 13 tahun setelah Reformasi 1998 belum mengantar pada cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dalam bentuk keadaban publik tersebut bisa didorong melalui komunitas keagamaan, kesukuan, kekeluargaan, dan profesi. Untuk memperbaikinya, diperlukan evaluasi sistem dan menatanya kembali sehingga dapat memajukan keadaban public dalam bentuk nilai-nilai kebajikan di masyarakat.


Hal tersebut mengemuka dalam diskusi “ Masa Depan Demokrasi: Agama dan Keadaban Publik” yang digelar Nurcholish Madjid Society, Hadir sebagai pembicara Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Bahtiar Effendy, Guru Besar Filsafat Atma Jaya Alois A Nugroho dan Direktur Reform Institute Yudi Latif.

Menurut Bahtiar, demokrasi adalah sarana, bukan tujuan. Secara procedural, demokrasi di Indonesia cukup maju, terutama dari pelaksanaan pemilu secara langsung, bebas, dan damai. Namun, tujuan demokrasi seperti Kesejahteraan umum, penegakan hukum, stabilitas sosial-politik, dan kemajuan belum tercapai. Manurut Bahtiar, sistem tata negara saat ini masih mendua antara presidensial dan parlementer yang disokong banyak partai politik. Parlemen sangat berkuasa, tetapi mutunya rendah. Beberapa undang-undang (UU) dibuat dan hanya berumur lima tahunan karena diubah sesuai kepentingan politik, seperti UU Politik. Pemilu, atau Partai Politik. “Politik kita menjadi pragmatis, transaksional, dan saling mengunci. Aspirasi rakyat justru terabaikan,” kata Bahtiar

Untuk mengatasinya, Bahtiar menyebut perlunya evaluasi atas seluruh sistem demokrasi saat ini. Penataan ulang tersebut harus lebih menekankan tujuan untuk kemajuan rakyat secara umum. Rumusan desain besar bangsa ini harus diletakkan sebagai tujuan yang harus diwujudkan.

Yudi Latif menilai, kinerja lembaga dan praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih buruk. Para pejabat hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri. Padahal, dalam demokrasi, semestinya rakyat yang diutamakan dengan dilayani kepentingannya. “Saat bersamaan, cara kita beragama cenderung masih kerap mendorong kekerasan publik. Akibatnya, keadaban publik belum tercapai,” katanya

Keadaban itu, menurut Yudi Latif, telah dirumuskan para pendiri bangsa dalam Pancasila. Menurutnya, Indonesia harus berketuhanan yang berkebudayaan, mencintai kemanusiaan, merawat kebinekaan dalam persatuan, menyelesaikan perkara dengan musyawarah, dan mendorong keadilan sosial. Namun, hal itu belum sungguh-sungguh diterapkan. “Demokrasi harus diperbaiki agar membangun keadaban publik. Modus beragama jangan terjebak dalam formalisme, melainkan menyemai kebajikan publik,” katanya

Alois A Nugroho mengungkapkan, negara berkewajiban menegakkan keadaban publik melalui sistem hukum dan penerapannya. Sesuai konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan keharusan. Kewajiban itu mencakup pengembangan nalar publik, partisipasi seluruh warga dalam proses demokrasi, perlakuan setara kepada setiap warga, dan penghargaan terhadap kearifan local. “Dorong keadaban publik lewat, komunitas keagamaan, kesukuan, kekeluargaan dan profesi,” ujar Alois

Sumber Koran kompas, Jumat, 13 juli 2012



***


Agenda
03 Nov 2017
UNDANGAN TERBUKA

PERESMIAN PERPUSTAKAAN Prof. Dr. Nurcholish Madjid

"Kepustakaan Pembentuk Pemikiran Cak Nur: Relasinya dengan Konteks Sosial"

 baca]


Rilis Pers
SIKAP INDEPENDEN NCMS 2014

Memperhatikan suasana politik jelang Pilpres 9 Juli 2014 dan pasca Pilpres sebelum penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dirasakan cukup sensitif secara emosional yang mudah sekali menjadi pemicu yang bisa menyulut perpecahan, konflik, yang dikhawatirkan akan berakibat  lebih  serius  lagi,  yaitu  adanya ... [baca]


Agar Hukum Tidak Menjadi Fiksi

Donasi

Yayasan Sositas Nurcholish Madjid
Rekening No: 128-00-0561671-6
Bank Mandiri
KCP Tangerang BSD

Volume 8, Nomor 1

 
 
Grha STR lantai 4, Ruang 405 - Jl. Ampera Raya No 11, Cilandak, Jakarta Selatan 12550
© 2012 Nurcholish Madjid Society