01 Sep 2015
POLITIK INDONESIA; PEMIKIRAN DAN PRAKSIS POLITIK CAK NUR


Azyumardi Azra, CBE


 


Tidak ragu lagi, Cak Nur (Nurcholish Madjid) adalah salah satu dari sedikit ‘intelektual publik’ (public intellectual) Indonesia kontemporer yang dari sudut pemikiran dan praksis sangat kompleks. Cak Nur memang berangkat sebagai aktivis dan pemikir Muslim; tetapi dalam perjalanan karir intelektual dan sosialnya, Cak Nur tidak terkungkung dalam batas-batas keagamaan; dia adalah seorang pemikir, aktivis, pemimpin dengan tingkat akseptabilitas sangat luas melampau demarkasi keagamaan, sosial, politik dan seterusnya.


Kompleksitas pemikiran dan praksis Cak Nur umumnya sering tidak dipahami baik oleh kalangan masyarakat, khususnya lingkungan Muslim tertentu. Tidak jarang, ketidakpahaman atau kekurangpahaman tersebut karena by nature para intelektual seperti Cak Nur memang tidak mudah dipahami; apalagi kalau intelektual tersebut tidak mengurung dirinya dalam sekat-sekat sosio-intelektualisme sempit, tetapi sebaliknya mengungkapkan pemikiran, wacana dan gagasan ke depan publik. Atau, pemikiran Cak Nur memang sengaja disalahpahami atau dipelesetkan (twisted) karena sikap prasangka dan bahkan hostility. Dalam hal seperti ini, tentu saja maksud mereka yang melakukan hal seperti ini adalah untuk menghancurkan kredibilitas intelektualitas Cak Nur, yang tentu saja selain kontra-produktif juga merupakan tindakan sia-sia belaka.


Pemikiran dan praksis politik Cak Nur, dalam pengalaman saya berinteraksi dengan Cak Nur sendiri maupun lewat pengamatan, juga tidak kurang kompleksnya. Karena itu, sangat boleh jadi pula ada kalangan yang salah ‘membaca’ Cak Nur; atau bahkan memang sengaja salah ‘membaca’ Cak Nur. Sekularisasi yes, Sekularisme No


Pemikiran Cak Nur tentang ‘sekularisasi yes, sekularisme no’ pastilah merupakan salah satu dari kerangka pemikiran Cak Nur yang paling kontroversial, yang sampai sekarang pun masih digugat kalangan yang hostile terhadap Cak Nur. Mereka, singkatnya, memandang pemikiran Cak Nur ini sangat berbahaya, bukan hanya bagi Islam sebagai sebuah agama; tetapi juga mengancam masa depan Islam dan kaum Muslimin dalam politik kebangsaan-kenegaraan Indonesia.


Tentu saja, pemikiran Cak Nur tentang ‘sekularisasi yes, sekularisme no’ bertitiktolak dari obsesinya agar umat Islam melakukan ‘sekularisasi’ terhadap hal-hal sebenarnya bersifat ‘profan’, ‘sekular’ (keduniaan) yang terlanjur telah disakralisasikan kalangan umat Islam, sehingga merusak tawhid. Jadi, singkatnya bagi Cak Nur, hal-hal yang bersifat keduniaan mestilah tetap dalam ranah saeculum (akar kata ‘sekular’, sekularisasi, sekularisme, sekularitas); tidak disakralkan menjadi hal-hal yang bersifat ilahiah. Dengan konsep ‘sekularisasi’nya, Cak Nur justru ingin memurnikan tauhid dari hal-hal bersifat saeculum atau profan; sehingga tidak terjerumus ke dalam kemusyrikan.


Pada saat yang sama Cak Nur menolak sekularisme, yakni paham atau bahkan ideologi politik tentang pemisahan agama dengan politik. Dalam bacaan saya, sekularisme yang dimaksudkan Cak Nur adalah ‘sekularisme’ yang secara ‘kedap air’ (watertight) memisahkan urusan-urusan politik, kenegaraan, dan bahkan kekuasaan dengan agama. Karena itu, dalam konteks politik Indonesia, Cak Nur tidak pernah menuntut penyingkiran segala sesuatu yang terkait dengan agama dari politik.


Atas dasar itu, hemat saya, dalam perspektif Cak Nur ‘sekularisme no’ berkaitan dengan sekularisme yang bermusuhan (religiously unfriendly) atau bahkan sebaliknya mencampuri hal-hal yang berkenaan dengan agama. Sekularisme model ini terlihat jelas dalam kasus Prancis (laicite) dan Turki (kemalisme) yang menolak penggunaan simbolisme agama, seperti jilbab misalnya pada lembaga milik negara, termasuk institusi pendidikan negeri. Tetapi juga ada negara semacam Amerika Serikat yang memang secara formal memisahkan agama daripada politik; agama adalah urusan pribadi dan masyarakat, bukan urusan negara; individu dan komunitas keagamaan bebas mengekspresikan simbolisme agama masing-masing. Sebab itu, sekularisme Amerika saya sebut sebagai ‘religiously friendly secularism’.


Dalam konteks itu, Cak Nur menerima political arrangements Indonesia dalam bentuk sebuah negara yang tidak berdasarkan agama (dalam hal ini Islam, yang dianut sekitar 88,2 persen penduduknya); tetapi sebaliknya berdasarkan Pancasila yang dengan sila pertama ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ menempatkan agama dalam posisi sangat terhormat. Dalam konteks penerimaannya pada political arrangements itu, Cak Nur menerima kehadiran Departemen Agama, misalnya; ia tidak mempersoalkan, apalagi menuntut pembubaran Departemen Agama. Islam yes, partai Islam no


Pemikiran, wacana dan gagasan Cak Nur tentang ‘Islam yes, partai Islam no’ bisa juga dipastikan sangat kontroversial bagi sebagian kalangan Muslim. Gagasan ini yang dikemukakan Cak Nur pada masa awal Orde Baru bahkan dianggap peneliti Cak Nur seperti Muhammad Kamal Hassan sebagai bagian dari ‘rekayasa pemikiran’ untuk mendukung politik rejim Orde Baru, yang pada waktu itu terlihat melakukan ‘depolitisasi’ Islam. Hal ini misalnya dilakukan Presiden Soeharto dengan menolak aspirasi kalangan umat Islam yang ingin merehabilitasi dan menghidupkan kembali Masyumi; memfusikan partai-partai Islam ke dalam PPP, dan lain-lain.


Penolakan Cak Nur pada partai Islam tidak lain muncul dari keprihatinan intelektualnya terhadap perpecahan politik Islam pasca kemerdekaan yang menimbulkan berbagai dampak negatif dalam kehidupan sosial politik umat Islam. Pada saat yang sama, masing-masing partai Islam tersebut mengklaim sebagai mewakili Islam; padahal tidak lebih daripada mewakili partai masing-masing, atau bahkan elit kepemimpinan partai Islam bersangkutan.


Cak Nur menolak berbagai klaim representasi Islam tersebut. Dengan menolak partai Islam, Cak Nur bukan berarti secara implisit tidak memihak kepada kepentingan Islam. Sebaliknya dengan prinsip ‘Islam yes, partai Islam no’ tersebut Cak Nur memandang umat dapat kembali kepada Islam; dengan begitu, kaum Muslimin dapat terhindar dari friksi dan konflik politik berkepanjangan sejak zaman kemerdekaan sampai akhir hayat Cak Nur—dan terus berlanjut di masa pasca-Cak Nur sekarang.


Lagi-lagi dengan prinsip ‘Islam yes, partai Islam no’ tidak berarti Cak Nur mendukung sekularisme politik, seperti tuduhan sementara kalangan Muslim. Yang diinginkan Cak Nur sederhana saja, yaitu agar umat tidak terlarut dalam klaim partai-partai Islam, dan sebaliknya bersatu di dalam Islam.


Kesatuan memang menjadi salah satu kepedulian sosial-intelektual Cak Nur; tidak terbatas pada umat Islam, tetapi juga bangsa dan negara secara keseluruhan. Dalam refleksi akhir tahun menyongsong tahun 2000 dan abad ke-21 Cak Nur pernah mengemukakan, meski menghadapi ancaman disintegrasi bangsa (dan negara), Indonesia dapat keluar dari masalah ini dan tidak akan tercabik-cabik seperti Yugoslavia.Optimisme Cak Nur bagi saya cukup mengejutkan, karena pendapat itu tampaknya merupakan semacam ‘revisi’ terhadap pandangan yang sering dia kemukakan: ancaman disintegrasi nasional akan bisa berujung pada tamatnya riwayat negara Indonesia, seperti pengalaman Yugoslavia dan negara-negara Semenanjung Balkan (Balkanisasi).


Meski demikian, optimisme Cak Nur bukan tidak bisa dijelaskan. Indonesia--berbeda dengan Yugoslavia--tidak mengandung kebencian etnis dan agama (ethno-religious) yang meluap-luap. Dan, kebencian etnis itu, kalaupun ada--tidak berpadu dengan kebencian agama, seperti terjadi di Yugoslavia. Sementara ‘etnis’ Serbia yang Kristen Ortodoks sangat membenci ‘etnis’ Kroasia yang Katolik dan Bosnia yang Muslim, di Indonesia sulit dibayangkan bahwa orang Aceh sangat membenci orang Jawa dan suku-suku lain karena agama mereka. Karena, tokoh mereka umumnya sama-sama beragama Islam.


Meski demikian, tentu saja kesatuan umat Muslimin dan bangsa tidak bisa dianggap telah selesai; tetapi sebaliknya mesti senantiasa diperjuangkan. Dan, karena itu, Cak Nur selalu berusaha menjadi kekuatan penengah dan penjembatan di antara berbagai pihak. Oposisi: Ban Kempes


Meski Cak Nur pernah menyatakan ‘partai Islam no’, ia mengambil sikap cukup mengejutkan ketika memutuskan mendukung dan bahkan ikut menjadi juru kampanye bagi PPP dalam Pemilu 1977. Sikap seperti ini menimbulkan pertanyaan; apakah Cak Nur berubah, atau tidak konsisten dengan sikap awalnya tadi?


Perubahan sikap Cak Nur itu mestilah dilihat dalam perspektif komitmen Cak Nur kepada demokrasi. Meski semua orang tahu, bahwa rejim Soeharto tidak menjalankan demokrasi, Cak Nur nampaknya masih berharap demokrasi perlu terus didorong. Dan, demokrasi memang lebih daripada sekedar adanya partai-partai politik dan Pemilu yang dapat dilaksanakan secara regular; demokrasi juga memerlukan check and balances baik yang dijalankan partai-partai politik sendiri maupun kekuatan-kekuatan masyarakat, khususnya civil society.


Cak Nur pastilah paham betul, Presiden Soeharto dengan dengan kekuatan politik Golkar dan ABRI terlalu kuat untuk bisa ditantang. Tetapi Cak Nur memandang, orang dapat melakukan sesuatu untuk politik Indonesia yang lebih baik. Cak Nur, PPP punya peluang—betapapun kecilnya—untuk menjadi kekuatan pengimbang tersebut—jika tidak oposisi. Karena itulah Cak Nur memutuskan untuk melakukan sesuatu buat PPP yang merupakan sebuah ‘ban kempes’. Baginya, ‘ban kempes’ ini perlu dipompa, agar ‘mobil politik’ PPP dapat berjalan lebih baik di tengah politik rejim Soeharto yang represif.


Karena itu, Cak Nur turut berusaha memompa ‘ban kempes’ itu; meski kita semua kemudian tahu, upaya tersebut gagal. Presiden Sooharto dan kekuatan-kekuatan pendukungnya masih terlalu kuat untuk bisa ditantang.


Sikap Cak Nur tentang perlunya kekuatan ‘oposisi’ juga kembali dia munculkan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, ketika Cak Nur tak jarang mengeluarkan kritiknya kepada Gus Dur yang sama-sama berasal dari Jombang, Jawa Timur, itu. Sikap Cak Nur itu sempat membangkitkan kembali optimisme di kalangan masyarakat terhadap oposisi. Memang, ketika Gus Dur menjadi presiden ‘rekonsiliasi’, terdapat kekhawatiran cukup kuat tentang bakal memudarnya kekuatan oposisi terhadap pemerintah. Tokoh-tokoh kritis seperti Amien Rais, atau parpol kritis seperti PPP dan PDI Perjuangan, telah terintegrasi ke dalam kekuasaan; dan karena itu sulit diharapkan mereka dapat dan mampu untuk tetap bersikap kritis, apalagi menjadi oposisi.


Dalam konteks ini, bisa dipahami kemunculan optimisme terhadap kritik dan--boleh jadi juga--oposisi dari tokoh sekaliber Cak Nur. Persoalannya kemudian, sejauh manakah feasibility Cak Nur menjadi oposisi?


Saya kira, hampir tidak ada di antara kita yang meragukan potensi Cak Nur untuk bersikap kritis dan bahkan menjadi oposisi. Gus Dur sendiri menyadari pentingnya hal ini, sehingga menolak merekrut Cak Nur ke dalam kekuasaan; dan memandang bahwa Cak Nur akan lebih bermanfaat jika tetap berada di luar kekuasaan, bersikap kritis dan oposisi.


Masalahnya adalah feasibility Cak Nur sebagai kekuatan oposisi efektif. Kalaupun Cak Nur memposisikan diri sebagai oposisi, ia pada dasarnya adalah solitary opposition, oposisi soliter--oposisi sendirian. Oposisi Cak Nur tidak didukung kekuatan partai politik yang melibatkan dukungan massa, sehingga mengandung leverage lebih besar sehingga dapat memunculkan actual pressure. Cak Nur lebih dan tetap merupakan cendekiawan public independen yang tidak terikat dan terkait dengan kekuatan politik dan massa manapun. Dan karena itu, kritisisme dan oposisi Cak Nur akan tetap dan lebih merupakan moral appeal, imbauan moral, dari pada kekuatan politik yang aktual dan riil. Jadi, di balik optimisme terhadap sikap kritis dan oposisi yang menjadi salah satu wacana utama Cak Nur sendiri--dengan istilah loyal opposition seperti sering dikemukakannya--tersimpan pula pesimisme terhadap bisa terwujudnya oposisi efektif. Pesismisme itu makin menguat dengan memudarnya kelompok-kelompok kritis lainnya dalam masyarakat, pers, dan juga mahasiswa. Kalaupun kelompok-kelompok ini pada waktu tertentu dalam keadaan dormant, tidak aktif; ketika mereka bangkit kembali, masih diragukan apakah mereka dapat dan mampu menjadi oposisi yang efektif mengingat keterpencaran kekuatan mereka.


Dengan demikian, masih banyak yang harus dilakukan sebelum Indonesia hari ini dan ke depan dapat memunculkan kekuatan oposisi yang betul-betul memiliki kekuatan dan political leverage. Terlepas dari pesimisme yang ada, kita patut berterima kasih kepada Cak Nur, yang setidaknya telah membuat wacana tentang kritisisme dan oposisi terhadap kekuasaan menjadi perbincangan. Wacana ini perlu senantiasa disegarkan untuk konsolidasi politik dan demokrasi Indonesia.


Demikianlah, pemikiran dan praksis Cak Nur tentang urgensi kekuatan oposisi dalam demokrasi tetap sangat relevan dalam percaturan politik Indonesia hingga hari ini. Kenyataan adanya ‘koalisi besar’ yang digalang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pasca-Pileg dan Pilpres 2009, sebagai contoh, semestinya membuat upaya membangun kekuatan oposisi menjadi sebuah urgensi semua mereka yang peduli dengan konsolidasi demokrasi di tanahair. Meski efektivitas ‘koalisi besar’ Yudhoyono itu masih perlu dilihat dalam perkembangan politik selanjutnya, ketiadaan oposisi yang kuat, baik dari kalangan kekuatan partai politik sendiri, maupun dari civil society dapat membuat rejim Yudhoyono tidak terkontrol; dan hal ini jelas membahayakan masa depan demokrasi di negeri ini.


Hal sama juga masih juga terjadi di masa era Presiden Jokowi. Berhadapan dengan Koalisi Merah Putih (KMP) yang memiliki kursi lebih banyak di DPR RI, Presiden Jokowi lebih berusaha ‘merangkul’ daripada membiarkan KMP menjadi kekuatan oposisi bagi pemerintah. Keadaannya kelihatan runyam karena KMP sendiri juga tidak ingin menjadi kelompok oposisi berkeadaban. Akibatnya, kegaduhan politik terus berlanjut; demokrasi Indonesia belum juga sepenuhnya terkonsolidasi. Penutup


Menghabiskan lebih banyak usianya sebagai intelektual publik, Cak Nur hanyalah manusia biasa yang pada akhirnya bisa terseret pula ke arah power politics. Ia sempat tergoda untuk mengajukan diri sebagai salah satu kandidat presiden dalam ‘konvensi’ Partai Golkar menjelang Pilpres 2004. Namun, ia kemudian menyadari bahwa dia tidak memiliki ‘gizi’ memadai untuk bisa memenangkan pertarungan. Politik Indonesia yang kian transaksional, semakin jauh dari jangkauan intelektual public semacam Cak Nur.


Secara restrospektif, sekali lagi, pemikiran dan praksis politik Cak Nur sangat komplek dan bisa juga kelihatannya kontradiktif. Tetapi perubahan sikap yang kelihatan mengandung ‘kontradiksi’ itu mestilah dipahami dalam konteks spesifiknya. Jika tidak, orang pastilah gagal memahami Cak Nur.


*AZYUMARDI AZRA, CBE, lahir 4 Maret 1955, adalah gurubesar sejarah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Sejak Januari 2007 sampai Maret 2015 adalah Direktur Sekolah PascaSarjana UIN Jakarta. Ia juga pernah bertugas sebagai Deputi Kesra pada Sekretariat Wakil Presiden RI (April 2007-20 Oktober 2009). Sebelumnya dia adalah Rektor IAIN/UIN Syarif Hidayatullah selama dua periode (IAIN,1998-2002, dan UIN, 2002-2006).


Memperoleh gelar MA (Kajian Timur Tengah), MPhil dan PhD (Sejarah/Comparative History of Muslim Societies) dari Columbia University, New York (1992), pada Mei 2005 dia memperoleh DR HC dalam humane letters dari Carroll College, Montana, USA. Ia juga gurubesar kehormatan Universitas Melbourne (2006-9); Selain itu juga anggota Dewan Penyantun International Islamic University, Islamabad, Pakistan (2005-sekarang); Komite Akademis The Institute for Muslim Society and Culture (IMSC), International Aga Khan University (London, 2005-2010).


Dalam bidang ilmu pengetahuan dan riset, dia adalah anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI, 2005-sekarang); anggota Dewan Riset Nasional (DRN, 2005-sekarang). Juga anggota Southeast Asian Regional Exchange Program (SEASREP, Tokyo, 1999-2001); Asian Research Foundation-Asian Muslim Action Network (ARF-AMAN, Bangkok, 2004-sekarang); The Habibie Center Scholarship (2005-sekarang); Ford Foundation International Fellowship Program (IFP-IIEF, 2006-sekarang); Asian Scholarship Foundation (ASF, Bangkok, 2006-sekarang); Asian Public Intellectual (API), the Nippon Foundation (Tokyo, 2007-sekarang); anggota Selection Committee Senior Fellow Program AMINEF-Fulbright (2008); dan Presiden International Association of Historians of Asia (IAHA, 2010-12).


Selain itu, dia anggota Dewan Pendiri Kemitraan—Partnership for Governance Reform in Indonesia (2004-sekarang); Dewan Penasehat United Nations Democracy Fund (UNDEF, New York, 2006-8); International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance), Stockholm (2007-sekarang); Multi Faith Centre, Griffith University, Brisbane (2005-sekarang); Institute of Global Ethics and Religion, USA (2004-sekarang); LibforAll, USA (2006-sekarang); Center for the Study of Contemporary Islam (CSCI, University of Melbourne, 2005-7); Tripartite Forum for Inter-Faith Cooperation (New York, 2006-sekarang); anggota World Economic Forum’s Global Agenda Council on the West-Islam Dialogue (Davos 2008-sekarang).


Dia juga adalah pemimpin redaksi Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies (Jakarta, 1994-sekarang); Journal of Qur’anic Studies (SOAS, University of London, 2006-sekarang); Journal of Usuluddin (Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2006-sekarang); Jurnal Sejarah (Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2005-sekarang); The Australian Journal of Asian Law (Sydney, Australia, 2008-sekarang); IAIS Journal of Civilisation Studies (International Institute of Advanced Studies, Kuala Lumpur, 2008-sekarang); Journal of Royal Asiatic Society (JRAS, London, 2009-sekarang); Journal Islamic Studies (Islamic Research Institute, Islamabad, 2010-sekarang; Jurnal Akademika (Universiti Kebangsaan Malaysia, 2010-sekarang); dan Journal of Islamic Studies (Oxford Centre for Islamic Studies, 2013-16).


Dia telah menerbitkan lebih dari 21 buku, yang terakhir adalah Indonesia, Islam and Democracy: Dynamic in a Global Context (Jakarta & Singapore, TAF, ICIP, Equinox-Solstice, 2006); Islam in the Indonesian World: An Account of Institutional Development (Mizan International: 2007); (co-contributing editor), Islam Beyond Conflict: Indonesian Islam and Western Political Theory (London: Ashgate: 2008); Varieties of Religious Authority: ¨Changes and Challenges in 20th Century Indonesian Islam (Singapore: ISEAS, 2010); editor, Indonesia dalam Arus Sejarah: Jilid III, Kedatangan dan Peradaban Islam, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan & Ichtiar Baru-Van Hoeve, 2012; Co-editor dan kontributor, Sejarah Kebudayaan Islam: Institusi dan Gerakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015. Lebih 30 artikelnya berbahasa Inggris telah diterbitkan dalam berbagai buku dan jurnal pada tingkat internasional.


Pada 2004 ia memperoleh penghargaan Miegunyah Distinguished Award dari Universitas Melbourne; 2005 mendapat The Asia Foundation Award dalam rangka 50 tahun TAF atas peran pentingnya dalam modernisasi pendidikan Islam; dalam rangka Peringatan Hari Kemerdekaan RI, pada 15 Agustus 2005 mendapat anugerah Bintang Mahaputra Utama RI atas kontribusinya dalam pengembangan Islam moderat; dan pada September 2010, ia mendapat penghargaan gelar CBE (Commander of the Most Excellent Order of British Empire) dari Ratu Elizabeth, Kerajaan Inggris atas jasa-jasanya dalam hubungan antar-agama dan peradaban. Kemudian pada 28 Agustus 2014 ia mendapat MIPI Award’ untuk kategori Pengamat Pemerintahan dari Masyarakat Imu Pemerintahan Indonesia (MIPI). Selanjutnya, pada 4 Agustus 2014, ia dianugerahi ‘Commendations’ dari Kementerian Luarnegeri Jepang atas jasa-jasanya dalam memperkuat saling pengertian antara Jepang dan Indonesia; dan 18 September 2014 dia terpilih sebagai salah satu dari tiga penerima anugerah bergengsi Fukuoka Prize 2014 Jepang atas jasa dan kontribusinya yang signifikan dalam peningkatan pemahaman masyarakat internasional terhadap budaya Asia; dia juga pada 25 Juni 2015 menerimah penghargaan ‘Cendekiawan Berdedikasi 2015’ oleh Harian Kompas; pada 20 Agustus 2015 menyampaikan ‘Sarwono Memorial Lecture’ dalam rangka peringatan 48 tahun LIPI , dan pada 21 Agustus 2015 menerima ‘Achmad Bakrie Award’ 2015 dalam bidang Pemikiran Sosial.


Dia dapat dikontak melalui azyumardiazra1@gmail.com / azyumardiazra1@yahoo.com



***


Agenda
03 Nov 2017
UNDANGAN TERBUKA

PERESMIAN PERPUSTAKAAN Prof. Dr. Nurcholish Madjid

"Kepustakaan Pembentuk Pemikiran Cak Nur: Relasinya dengan Konteks Sosial"

 baca]


Rilis Pers
SIKAP INDEPENDEN NCMS 2014

Memperhatikan suasana politik jelang Pilpres 9 Juli 2014 dan pasca Pilpres sebelum penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dirasakan cukup sensitif secara emosional yang mudah sekali menjadi pemicu yang bisa menyulut perpecahan, konflik, yang dikhawatirkan akan berakibat  lebih  serius  lagi,  yaitu  adanya ... [baca]


Agar Hukum Tidak Menjadi Fiksi

Donasi

Yayasan Sositas Nurcholish Madjid
Rekening No: 128-00-0561671-6
Bank Mandiri
KCP Tangerang BSD

Volume 8, Nomor 1

 
 
Grha STR lantai 4, Ruang 405 - Jl. Ampera Raya No 11, Cilandak, Jakarta Selatan 12550
© 2012 Nurcholish Madjid Society