30 Apr 2016
ARAH BARU TIMUR TENGAH?


Ali Munhanif

FISIP UIN SYAHID Jakarta
Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM)




Mencermati dengan seksama pergolakan politik di Timur Tengah, yang sering kali juga disebut "Musim Semi Arab" (Arab Spring), segera kita tersentak oleh sejumlah teka-teki tentang masadepan kawasan ini. Solusi atau penyelesaian politik seperti apa yang akan diambil oleh negara-negara yang saat ini dilanda tragedi kemanusiaan yang paling mengerikan di awal abad 21 ini?


Pertanyaan ini sangat wajar diajukan, mengingat besarnya jurang perbedaan dari berbagai pengalaman serupa di negara-negara lain. Di kawasan Amerika Latin di era 1980an, dan Asia Tenggara di era 1990an, transisi menuju demokrasi juga menjadi tantangan-tantangan berat di negara-negara seperti Brazil, Argentina, Meksiko dan Indonesia, Malaysia, Thailand. Tapi tidak pernah terjadi, bangsa-bangsa yang membangun demokrasi tadi dipaksa untuk menghadapi tragedi kemanusiaan melebihi apa yang terjadi di Timur Tengah sekarang ini. Perang saudara, arus pengungsi, tidak adanya orde politik yang kokoh, kemiskinan, penistaan perempuan dan kekerasan mengemuka dalam perubahan yang serba tak menentu. Makalah ini tentu saja tidak hendak membuat prediksi tentang masa depan yang akan tumbuh. Tapi lebih berupa melihat permasalahan yang telah menyandra negara-negara Timur Tengah untuk tumbuh menjadi negara civic. Apa yang terjadi di Timur Tengah sebenarnya bisa digambar dalam kontras antara budaya politik dan arus transformasi masyarakat tradisional menuju masyarakat modern.

Tradisionalisme vs. Modernitas


Setelah hampir lima tahun mengalami ketegangan revolusioner yang telah melanda sebagian besar negara-negara Arab di Timur Tengah, termasuk dua pergolakan berturut-turut di Mesir, kalangan yang mengamati dinamika politik di kawasan akan segera teringat sejumlah buku penting yang pernah diterbitkan tentang kawasan ini. Lima puluh lima tahun yang lalu, kira-kira dasawrasa akhir 1950an, ilmuwan sosial Amerika Daniel Lerner menulis sebuah karya klasik tentang, "The Passing of Tradisional Society"; sebuah narasi tentang perubahan masyarakat Arab di wilayah seperti Iraq, Turki, Mesir dan Suriah, yang sedang beranjak menuju masyarakat modern. Tapi beberapa dasawrasa kemudian, tepatnya di awal 1990an, sarjana asal Libanon, Ghassan Salame, membuat antologi sosial dan politik tentang Timur Tengah yang berjudul "Democracy without Democrats?". Menariknya, hampir bersamaan dengan buku terakhir yang menampakkan pesimisme tentang masyarakat Arab itu, terbit pula sebuah buku yang merangkum semua problem masyarakat Arab tentang apa yang oleh Fouad Ajami disebut "The Arab Predicament"; sebuah narasi kuktural yang melukiskan hambatan-hambatan kultural mengapa bangsa Arab akan sulit menerima demokrasi.


Apa yang digambarkan Fuad Ajami tentang peroblem masyarakat Arab telah menjadi faktu dewasa ini: bahwa, berbeda dari apa yang melekat dalam judul buku Daniel L. Lerner, masyarakat tradisional di dunia Arab belum banyak berubah. Sebaliknya, banyak elemen penting yang masih bertahan dan terasa sangat mencolok. Dalam berbagai gejolak dan krisis sosial-ekonomi yang terus-menerus dihadapi hampir semua negara Arab, neo-tradisionalisme, dalam bentuk politik Islamisme di negara-negara seperti Mesir dan Tunisia, sektarianisme agama (seperti di Irak, Suriah, Lebanon, dan Bahrain) dan tribalisme (seperti di Libya, Kwait dan Yaman), terlihat lebih menonjol dan relevan dalam proses-proses politik. Selain itu—dalam hal ini saya agak berbeda dari umumnya pandangan didengungkan oleh media dan akademisi—yang terjadi dalam "Musim Semi Arab" bukan tentang benturan antara kekuatan demokrasi dan kekuatan otokrasi, atau antara kekuatan reformasi melawan otoritarianisme. Pergulatan nyata di dunia Arab adalah benturan antar kekuatan tradisi melawan orang-orang yang mewakili kekuatan modernitas, yang pada kedua kubu itu tidak memiliki kultur demokrat sejati. Sejauh kultur demokrasi yang ginuin belum tersemai di kalangan elit politik negara-negara Arab, sulit mengharapkan terbangunnya sebuah tatanan politik yang damai, stabil, dan beradab.


Ambil contoh yang terjadi di Mesir. Di berbagai media dan analisis akademik, terdapat kelompok yang disebut "liberal, demokrat sekuler". Bahkan dalam konflik melawan Ikhwanul Muslimun, militer juga sering kali dipandang mewakili liberal, meskipun tidak sepenuhnya sekuler. Hal ini keliru: banyak elit dan masyarakat terpelajar Mesir yang dianggap liberal, tetapi memiliki kultur politik tradisional. Sedari awal, pada minggu-minggu pertama tahun 2011, setelah tumbangnya Mubarak, menyadari bahwa mereka tidak memiliki kesempatan melawan Islamis—khususnya yang tergabung dalam Ikhwanul Muslimun—dalam pertarungan yang adil, kaum liberal ditengarai berusaha keras untuk membujuk Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (SCAF), yang berlari negara dalam fase transisi awal, untuk menunda penyusunan konstitusi baru melalui Pemilu. Selain itu, mereka lebih memilih untuk menempuh jalan "otoriter" dengan cara mondorong militer yang secara de jure masih memegang kendali pemerintahan pada saat kelompok liberal itu menyadari bahwa mereka akan kalah dalam Pemilu.


Pihak tentara, SCAF, yang masih dalam perjanjian dengan Ikhwanul Muslimin, tidak mempedulikan tuntutan kaum liberal dan tetap melangkah untuk mengadakan referendum konstitusi pada Maret 2011, dan mengadakan pemilihan majelis tingkat-rendah Parlemen dari November 2011 hingga Januari 2012, dan akhirnya membuka pemilihan Majelis Tinggi (Shura Council) setingkat MPR pada Januari-Februari 2012. Terkhir, SCAF tetap bersikeras untuk mengadakan Pemilihan Presiden pada Juni 2012. Di hampir semua proses demokratis tadi, kelompok Islamis mengalahkan semua lawan, dengan pengecualian pada pemilihan presiden, di mana Muhammad Morsi menang dengan margin yang sangat tipis: yakni, 51,7 melawan 48,3 persen. Pada tingkat inilah, kelompok politik liberal-sekuler yang dibangga-banggakan masyarakat di Dunia Arab sekalipun tidak jarang menempuh jalan yang terlihat illiberal.

Begitu juga kalau kita lihat tingkat voter turnout di Pemilu 2011. Jumlah pemilih dalam semua pemilihan dan referendum itu selalu rendah. Hanya sekitar 40 persen pemilih yang menggunakan hak pilihnya dari semua pemilih yang terdaftar. Ini tampaknya menunjukkan bahwa masyarakat Arab—untuk ukuran Mesir yang sudah modern sekalipun, ketika diberi kesempatan seumur hidup untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum yang bebas dan adil, tidak memperlihatkan antusiasme yang cukup, bahkan menunjukkan tingkat yang relatif rendah dari komitmen terhadap proses politik demokrasi.


Karena itu, dari gambaran konflik politik di atas, terdapat dua kekuatan utama dalam politik Mesir, yang tidak memiliki mandat demokratis sejati. Satu adalah Ikhwanul Muslimin, sejauh ini partai politik terbesar dan paling terorganisir di Mesir, dan yang lainnya adalah militer, yang tidak hanya memegang kekuatan dari angkatan bersenjata, tetapi juga menguasai pangsa penting dalam perekonomian Mesir melalui berbagai perusahaan komersial yang besar (konglomerasi). Pada awalnya, tentara jelas berpihak pada Ikhwanul, tidak memiliki alasan untuk mencegah mereka dari asumsi bahwa Ikhwan di atas angin dalam politik Mesir selama mereka tidak mengganggu preferansi status militer, anggaran, atau pekerjaan-pekerjaan kecil lainnya.


Bagitu juga sebaliknya. Tidak lama setelah memenangkan Pemilu, Ikhwan dan para pemimpinnya menjelma menjadi kelompok politik tradisional khususnya ketika Presiden Morsi, melalui cara yang diktator, hendak memaksakan pandangan dunia Islam dalam Konsitusi dan hendak memgang semua kendali semua lembaga pemerintahan Mesir, termasuk tentara. Bahkan ketika ia, sebagai Presiden dan tokoh partai pemenang Pemilu, menunjukkan ketidakmampuan dalam menjalankan negara, tetap tidak menunjukkan bersedia kompromi dengan lawan-lawannya yang pada gilirannya membawa kejatuhan ekonomi, kekacauan hukum dan gagalnya mengendalikan keamanan. Ikhwanul Muslimin telah dipandang sebagai kelompok yang tidak memiliki komtmen untuk mengawal transisi dengan cara-cara yang modern dan demokratis sehingga koalisi anti-Ikhwan juga bergejolak, termasuk yang mengaku "liberal", Salafi, komunitas Kristen Koptik dan, yang paling penting, tentara. Akhirnya, koalisi anti Ikhwan-Morsi membesar dan menggelar demonstrasi pada akhir Juni dan awal Juli 2013. Dari sinilah kudeta militer yang dipimpin oleh


Al Sisi yang didukung gerakan "pembangkangan" berhasil menjatuhkan pemerintahan demokratis pertama Mesir.
Gambaran tentang dinamika Mesir menghiasi dinamika politik negara-negara Arab di Timur Tengah. Politik Islam, militer dan sebagian besar dari apa yang disebut "kaum liberal" sebenarnya tidak memiliki kultur demokrat. Di Mesir, seperti di tempat di dunia Arab, tidak akan muncul demokrasi sampai ada sekelompok orang demokrat untuk mewujudkannya.


Negara Sipil atau al Daulah al Madaniyah.

Di balik tragedi kemanusiaan yang sedang kita saksikan di Timur Tengah, dewasa ini, sudah mulai ada titik terang tentang arah baru politik di kawasan. Arah itu ditandai dengan adanya sejumlah kekuatan sosial dan politik di negara-negara Arab yang sedang berjuang untuk membangun "model politik yang beradab", sebuah model pemerintahan yang sudah memperoleh sembutan luas dalam wacana politik. Pengamatan saya, mulai dari Mesir dan Tunisia ke Suriah dan Irak, Islamis (Ikhwanul Muslimun), nasionalis-sekuler, kaum liberal, aktivis masyarakat sipil, hingga tokoh agama dan ulama, tengah memperdebatkan kemungkinan dihidupkannya visi tentang al-dawlah al-madaniyah, atau "negara sipil." Sejak awal revolusi bermula, utamanya pada 2011, gagasan yang mulya ini telah menemukan bentuknya di ruang publik selama proses transisi di Mesir, dalam konstitusi baru Tunisia (2015), dalam kelompok-kelompok politik yang menggalang kekuatan anti-rezim di Suriah, dan bahkan muncul dalam perdebatan politik pada pemilihan parlemen Irak pada April 2014. Tapi apa itu "negara sipil"?


Masing-masing pengusung ide menganai "negara sipil" mempunyai definisi yang berbeda-beda. Nemun demikian, ada titik temu yang secara bersama-sama disepakati di atas perbedaan konteks nasional mereka, yakni: keinginan mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang sedang bertarung dalam transisi politik dan upaya demokratisasi. Sebuah upaya ilmiah untuk medifinisikan negara sipil muncul dari Alfred Stepan dan Juan J. Linz. Mereka mengemukakan bahwa "dalam suatu negara sipil, agama ... harus menghormati hak prerogatif demokratis—masyarakat yang berdaulat, dan merekalah yang membuat undang-undang. Namun negara sipil juga menghormati beberapa hak istimewa dari agama dan peran yang sah di ruang publik." Gagasan ini tetap mengandung ambiguitas, karena siapa yang memegang kedaulatan sering tergoda untuk mengartikulasikan praktik negara sipil secara negatif, lebih merasa nyaman untuk menjelaskan apa yang tidak dari pada menjelaskan apa yang seharusnya.


Mesir dan Asal Usul Negara Sipil


Beberapa atribut kelahiran ide untuk ahli hukum Islam Mesir dan ulama Muhammad Abduh (1849-1905), yang dianut visi untuk pemerintahan yang diberikan peran Islam tapi tidak mengikuti konsep "theokrasi" yang berlaku seperti pemerintahan gereja di Eropa. Istilah "negara sipil" sebenarnya sudah muncul sejak tahun-tahun awal masa konfrontasi antara Ikhwanul Muslimin dan Gamal Abdel Nasser. Yaitu ketika Ikhwan menggunakan istilah yang berbeda untuk menyudutkan kekuasaan militer Abdel Nasser untuk memberi perhatian pada sifat sipil dari program dari model "negara Islam". Dengan munculnya generasi baru dari kalangan aktivis Islam pada 1990, Ikhwan memperkenalkan frase "negara sipil dengan kerangka Islam." Sebagai buntut dari jatuhnya Husni Mubarak dari kekuasaan pada bulan Februari 2011, itu berhenti menggunakan slogan tradisionalnya , "Islam adalah solusi," mendukung "negara sipil." Mencari strategi untuk meredam kecemasan yang dihasilkan dari salafi kecewa dengan perspektif direformasi Ikhwan, Mufti Mesir menjelaskan konsepsi tentang al-dawlah al-madaniyah dalam sebuah wawancara 2012. Dia bersikeras bahwa negara sipil tidak impor Barat yang bertentangan Shar`ia dan menekankan identitas Islam Mesir dan kompatibilitas dengan pembelaan hak-hak semua warga negara, terlepas agama atau ideologi yang dianutnya.

Bagitu juga dengan kaum liberal, yang pada awal abad 20, secara radikal menggunakan istilah Almani atau Sekuler. Dewasa ini, banyak orang Mesir menggunakan al-dawlah al-madaniyah untuk menolak kekuasaan militer dan untuk mengajukan alternatif dari pandangan tentang hubungan negara-agama. Kalangan liberal Mesir mengakui alergi dengan istilah `Almani (sekuler) dan bertujuan untuk menjauhkan diri dari Barat. Dalam mengartikulasikan aspirasi mereka untuk negara menghargai kewarganegaraan yang sama dan pemisahan antara bidang agama dan politik, mereka telah mengambil istilah yang lebih netral, madani (civil). Aktivis liberal, Amr Hamzawy, yang berusaha menengahi antara demonstran dan Mubarak, bahkan mengusulkan secara ekplisit dalam perubahan konstitusi Mesir dengan istilah al-dawlah al-madaniyah. Hamzawy mendefinisikan negara sipil sebagai konsep negara di mana otoritas terletak pada lembaga sipil yang terpilih, hubungan antara agama dan politik diatur sedemikian rupa, dan prinsip kewarganegaraan yang sama ditegakkan. Untuk Hamzawy, negara sipil, didefinisikan tidak dengan militer atau agama, melainkan harus menjamin lembaga-lembaga keagamaan resmi peran pengawasan sambil memastikan bahwa kepatuhan terhadap hukum Islam tidak sektarianisme. Pengaturan semacam itu akan menghindarkan ekstremis dari kesempatan untuk memaksakan interpretasi yang kaku atas Islam. Tidak cukup Islami bagi kelompok liberal radikal dan tidak menyukai liberal bagi Ikhwan, tapi alternatif yang ditawarkan Hamzawy boleh jadi menjadi jalan tengah yang mencerminkan polarisasi dalam lanskap politik Mesir.

Solusi di Tunisia

Konsep negara sipil, di mata pendukungnya, dapat memberikan ruang untuk konvergensi liberal yang sesuai dengan peran Islam, namun dibatasi secara signifikan. Negara sipil juga menjadikan kelompok Islamis siap untuk bekerja sama dengan elemen masyarakat lainnya. Model Tunisia ini merupakan langkah yang paling sukses bagi cara untuk mengadopsi model transisi politik di Dunia Arab, di mana para pemimpin politik dan ideologis dari Partai Islam al Nahda berhasil memaksa pendukungnya untuk mengambil pendekatan yang fleksibel terhadap al-dawlah al-madaniyah.


Mukadimah konstitusi Tunisia, disetujui pada Januari 2014, menekankan identitas Arab dan Islam Tunisia. Selain itu, Mukadimah juga menyatakan negara sipil menjadi kerangka kerja yang tepat untuk membangun partisipatif, demokratis, dan negara republik. Seperti banyak konstitusi Arab, artikel pertama menunjuk Islam sebagai agama negara. Artikel kedua mendefinisikan Tunisia sebagai negara sipil berdasarkan prinsip kewarganegaraan universal, kehendak rakyat, dan supremasi hukum. Pengamat dan media Barat menafsirkan artikel ini sebagai bertentangan mencolok satu sama lain. Namun, jika dipahami dalam konteks wacana Arab kontemporer, paket keseluruhan adalah sebuah lompatan jauh untuk menjadi alternatif dari konflik akibat transisi demokrasi. Tunisia akan menghadapi rintangan yang tidak mudah untuk mengosisikan masalah Islam dan negara sekulerini. Capaian yang diraih dalam konstitusi untuk al-dawlah al-madaniyah tidak seharusnya berhenti di sini.

Stagnasi di Suriah

Di Suriah, eksperimen menerapkan "Negara sipil" dalam konteks oposisi anti-rezim Suriah telah menyimpang jauh dari peran yang seharusnya dalam transisi politik Arab lainnya. Dukungan untuk, atau penolakan terhadap al-dawlah al-madaniyah menjadi pertimbangan yang mempengaruhi kerjasama antara kelompok oposisi bersenjata dan menentukan kebolehan menjalin kemitraan. Sebagai contoh adalah Tauhid Brigade, sebuah kekuatan tempur berbasis Aleppo. Awalnya mereka menyerukan pembentukan sebuah negara Islam. Ketika Dewan Suriah Nasional (SNC), koalisi yang diakui secara internasional dari kelompok oposisi Suriah, muncul pada bulan November 2012 di bawah kepemimpinan ulama Islam, mereka menyatakan dukungan untuk negara sipil. Tetapi ketika Tauhid Brigade—yang memang memiliki ikatan dengan Ikhwanul Muslimin dan organisasi salafi—bergabung dengan SNC, mereka tetap memakai istilah negara Islam.


Sebagai oposisi yang terjun kedalam perang saudara pada akhir 2013, sikap terhadap negara sipil yang terkena dampak kemitraan antara faksi-faksi bersenjata. Beberapa pasukan pemberontak membentuk organisasi payung salafi, Front Islam (Jabhatul Islam), untuk menyajikan alternatif untuk kelompok-kelompok jihad seperti cabang al-Qaeda resmi, Jabhat al-Nusra dan Negara Islam Irak dan al-Sham (ISIS). Dalam pakta pendiriannya, Front Islam menolak negara sipil. Untuk bergabung Front, yang disebutkan Tauhid Brigade di atas, yang dikenal karena kesediaannya untuk bekerja sama dengan aktor saingan dalam konflik, turun dedikasi untuk al-dawlah al-madaniyah. Berbaliknya kedua Brigade berbicara kepada fleksibilitas ideologi organisasi dan kebutuhan untuk mengembangkan posisi yang jelas tentang al-dawlah al-madaniyah untuk membentuk aliansi.


Perjanjian itu ditujukan klausul terpisah untuk sikap organisasi pada sekularisme dan negara sipil. Hal ini menunjukkan persepsi mereka bahwa masih ada masalah. Aktivis masyarakat sipil yang mengangkat bendera al-dawlah al-madaniyah di fase awal perlawanan terhadap kekuasaan Asad bertemu dengan cara yang sangat demonstratif dengan menampilkan bendera hitam dan teriakan "tidak untuk negara sipil." Di tengah konflik sektarian, kompetisi antar-gerakan salafi, dan pergeseran aliansi strategis di Suriah, sejumlah ulama di negara ini akhirnya bekerja untuk merumuskan argumen yang melegitimasi negara sipil. Mereka bermaksud memberikan alternatif Negara Sipil dari versi jihadis yang menyebabkan nasib konsep negara sipil Suriah seperti terkubur akibat konflik berkepanjangan.

Penutup

Harus diakui, hingga saat ini belum ada tanda-tanda munculnya ekuilibrium baru di Timur Tengah. Ide tentang al daulah al mahadinyah juga masih sulit dipahami khususnya jika dikembalikan arti asalnya ke dalam konteks Mesir, Tunisia, Suriah, dan Irak. Tetapi poin pentingnya sangat nyata, yakni keinginan untuk menata kembali hubungan antara agama (termasuk sekte, aliran dan kepercayaan) dan negara. Pada 2013 sejumlah besar intelektual publik dan akademisi Timur Tengah berkumpul di Maroko untuk membahas prospek negara sipil. Sebuah serius editorial ditulis dengan sangat serius di al-Sharq al-Awsat yang menceritakan quandaries pertemuan ini: Bagaimana negara-negara Arab bisa melembagkan negara sipil tanpa budaya sipil?


Tampaknya yang diperlukan dalam usaha stabilisasi politik Timur Tengah adalah bentuk struktur dan sistem politik-hukum dalam Konstitusi yang menjamin tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan kekuatan Islam untuk memperluas peran agama di ruang public dengan pengakuan konstitusional, pergolakan Timur Tengah jangan sampai mengulangi Revolusi Islam Iran pada 1979. Revolusi itu mulanya mencita-citakan terbentuknya pemerintahan yang baik. Tetapi dalam perjalanannya, ia melahirkan otoritarianisme baru yang dikemas dalam doktrin agama. Shah Iran adalah penguasa otoriter, tetapi revolusi yang menumbangkannya memproduksi otoritarinisme baru yang berupa pelembagaanotoritas ulama Syiah.


Dalam ketidak pastian ini, dua tantangan berat menghadang para pemangku perubahan politik di Tumr Tengah. Pertama adalah tantangan dari dalam politik Ikhwan itu sendiri. Banyakanya elit dan ideolog yang secara spesifik menunjuk adanya "sistem negara Islam" akan terus menghalangi upaya membangun negara civic. Sehingga konflik konstitusi dan ideologi akan terus menghantui proses transisi di kawasan itu. Problem tentang posisi agama dalam negara akan tetap menjadi agenda krusial bagi elit gerakan dan kekuatan Islam. Negara-negara di Dunia Islam selalu tergoda mencantumkan Islam sebagai agama negara dan syari`ah sebagai hukum nasional. Sayangnya, posisi konstitusional ini hanya ingin meneguhkan identitas agama, tanpa disertai petunjuk tentang batas dan cara kerja kelembagaan hukum Islam. Kedua, politik yang menampilkan "identitas agama" sangat mudah terpeleset ke dalam jurang ketertutupan etnis, sektarianme dan ketegangan komunal. Perubahan konstitusi untuk mempeluas kekuasaan agama sebaiknya tidak dimaksudkan untuk membuka kembali konflik ideologi masa lalu. Karena jika itu terjadi, agenda pokok pemerintah seperti pemulihan ekonomi, terbangunnya optimisme publik, rasa aman dan tegaknya hukum, terabaikan. Semakin pemimpin yang bergulat dalam transisi politik terjebak dalam wacana ideologi, semakin jauh Timur Tengah jatuh menjadi arena konflika ntara Islamis, liberal dan nasionalis (militer). Pada titik ini, kembalinya rezim otoriter hanya soal waktu.

Sumber Pustaka

Alfred Stepan and Juan J. Linz, "Democratization Theory and the `Arab Spring`," Journal of Democracy, Vol. 24, No. 2 (April 2013). p. 19.

Abou el-Ela Mady, Islamic State and Religious State, in Towards a Civic Democratic Islamic Discourse: Islam, State and Citizenship. II. (Amman: Al-Quds Center for Political Studies and Konrad Adenauer Stiftung, 2010).

Amer Khatbeh, "The Civil State: A New Political Term?" February 24, 2014, http://ifair.wordpress.com/2014/02/24/the-civil-state--madaniya-a-new-political-term/.

Amr Hamzawy and Nathan J. Brown, The Egyptian Muslim Brotherhood: Islamist Participation in a Closing Political Environment. Carnegie Paper No. 19,. March 2010.

Khatbeth "The Civil State – A New Political Term?" February 24, 2014.
Issander El Amrani, "In Translation: Amr Hamzawy on the Civil State," The Arabist, http://arabist.net/blog/2011/10/21/in-translation-amr-hamzawy-on-the-civil-state.html.



***


Agenda
03 Nov 2017
UNDANGAN TERBUKA

PERESMIAN PERPUSTAKAAN Prof. Dr. Nurcholish Madjid

"Kepustakaan Pembentuk Pemikiran Cak Nur: Relasinya dengan Konteks Sosial"

 baca]


Rilis Pers
SIKAP INDEPENDEN NCMS 2014

Memperhatikan suasana politik jelang Pilpres 9 Juli 2014 dan pasca Pilpres sebelum penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dirasakan cukup sensitif secara emosional yang mudah sekali menjadi pemicu yang bisa menyulut perpecahan, konflik, yang dikhawatirkan akan berakibat  lebih  serius  lagi,  yaitu  adanya ... [baca]


Agar Hukum Tidak Menjadi Fiksi

Donasi

Yayasan Sositas Nurcholish Madjid
Rekening No: 128-00-0561671-6
Bank Mandiri
KCP Tangerang BSD

Volume 8, Nomor 1

 
 
Grha STR lantai 4, Ruang 405 - Jl. Ampera Raya No 11, Cilandak, Jakarta Selatan 12550
© 2012 Nurcholish Madjid Society