09 Mar 2017
KEINDONESIAAN DAN KEISLAMAN


Prof. Dr. Masykuri Abdillah


 


Dalam sejarah Indonesia modern, pemaknaan dan pelaksanaan kedudukan agama dalam negara ini mengalami dinamika dan tarik ulur, terutama antara kelompok Islam dengan kelompok nasionalis, atau lebih tepat adalah kelompok “nasionalis Islam” dengan kelompok “nasionalis sekuler”. Hal ini terjadi pada sidang-sidang Konstituante 1956-1959 yang berakhir dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Tarik ulur ini juga terjadi pada masa demokrasi terpimpin, yang memberikan kesempatan kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk berkuasa, tetapi kemudian berakhir dengan percobaan kudeta Gerakan 30 September (G 30 S) PKI). Tarik ulur antara Islam dan Pancasila (atau antara orientasi Keislaman dan Keindonesiaan) juga terjadi di awal-awal periode Orde Baru (1966-1998) dan awal-awal era reformasi (1998-sekarang)


Saat ini pun perdebatan antara Keislaman dan Keindonesiaan kadang-kadang masih terjadi atau antara orientasi keagamaan dan orientasi kebangsaan sekuler. Hal ini diperburuk dengan munculnya kelompok-kelompok ekstrim keagamaan dan ekstrim kiri, yang menuntut penghidupan kembali PKI. Sebagian dari aliran-aliran atau kelompok-kelompok itu, terutama kelompok puritan, radikal dan ekstremis, telah merusak karakteristik Indonesia yang damai, moderat dan toleran, yang berujung pada terjadinya kasus-kasus terorisme, kekerasan dan intoleransi beragama. Karakteristik Islam yang damai dan moderat ini dapat dilihat dari tiga perspektif. Pertama, dalam konteks hubungan antara warga, umat Islam di wilayah ini sangat toleran terhadap kelompok lain; Kedua, dalam konteks hubungan antara Islam dan negara, umat Islam akomodatif terhadap ideology negara dan system demookrasi, Ketiga, dalam konteks kehidupan dan perkembangan dunia, umat Islam dapat menerima modernisme meski tetap memiliki orientasi keagamaan, yakni dengan menerima Pancasila sebagai ideologi negara dan demokrasi sebagai sistem politik di negara ini.


Kini Indonesia bahkan dinilai sebagai negara Muslim paling toleran dan paling demokratis di dunia. Banyak pihak yang mengharapkan Indonesia dijadikan sebagai model negara Muslim modern yang demokratis. Hanya saja, kadang-kadang kondisi ini menghadapi permasalahan dan tantangan yang bisa jadi merusak citra yang positif ini, terutama dengan mempertentangkan antara Keislaman dan Keindonesiaan.


Hubungan Agama dan Negara


Dalam praktik kehidupan kenegaraan masa kini, hubungan antara agama dan negara dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yakni integrated (penyatuan antara agama dan negara), intersectional (persinggungan antara agama dan negara), dan sekularistik (pemisahan antara agama dan negara). Bentuk hubungan antara agama dan negara di negara-negara Barat dianggap sudah selesai dengan sekularismenya atau pemisahan antara agama dan negara. Pemisahan agama dan negara tersebut memerlukan proses yang disebut sekularisasi, yang pengertiannya cukup bervariasi, termasuk pengertian yang sudah ditinjau kembali. Proses sekularisasi yang berimplikasi pada marjinalisasi agama ini bisa berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, terutama dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan sejarah masing-masing masyarakatnya.


Negara-negara yang mendasarkan diri pada sekularisme memang telah melakukan pemisahan ini, meski bentuk pemisahan itu bervariasi. Penerapan sekularisme secara ketat terdapat di Perancis dan Amerika Serikat, sementara di negara-negara Eropa selain Perancis penerapannya tidak terlalu ketat, sehingga keterlibatan negara dalam urusan agama dalam hal-hal tertentu masih sangat jelas, seperti hari libur agama yang dijadikan sebagai libur nasional, pendidikan agama di sekolah, pendanaan negara untuk agama, keberadaan partai agama, pajak gereja dan sebagainya. Bahkan sebagaimana dikatakan Alfred Stepan kini masih ada sejumlah negara Eropa yang tetap mengakui secara resmi lembaga gereja (established church) dalam kehidupan bernegara, seperti Inggris, Yunani dan negara-negara Skandinavia (Norwegia, Denmark, Finlandia, dan Swedia). Demikian pula, di negara-negara Barat, termasuk AS, agama masih kuat dilibatkan dalam politik, termasuk dalam kampanye-kampanye pemilihan umum.


Sekuralisasi politik juga terjadi dalam konteks modernisasi politik di negara-negara berkembang, termasuk di negara-negara Muslim. Sekularisasi politik dalam hal-hal tertentu dan tingkat tertentu terjadi di negara-negara Muslim, seperti pembentukan lembaga-lembaga negara modern yang mengantikan lembaga-lembaga negara berdasarkan keagamaan. Pembentukan partai-partai politik, penyelenggaraan pemilihan umum, dan sebagainya. Bahkan proses sekularisasi secara terbatas juga terjadi di negara-negara agama (religious state), yang mengintegrasikan agama dan negara seperti Arab Saudi dan Iran.


Namun dalam kenyataannya, umat Islam tetap memperhatikan faktor agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meski negara itu telah melakukan modernisasi dan sekularisasi politik bersamaan dengan proses globalisasi. Hal ini sebenarnya tidak terlepas dari karakteristik ajaran Islam itu sendiri, yang tidak hanya merupakan sistem teologis, tetapi juga cara hidup yang berisi standar etika moral dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat dan negara. Islam tidak membedakan sepenuhnya antara hal-hal sakral dan profan, sehingga Muslim yang taat menolak pemisahan antara agama dan negara. Oleh karena itu, sekularisasi yang terjadi di negara-negara Muslim umumnya tidak sampai menghilangkan orientasi keagamaan masyarakat dan negara.


Menguatnya kembali orientasi keagamaan dan penolakan terhadap sekularisme telah menjadi fenomena di seluruh dunia Islam sejak akhir dasawarsa 1970-an, terutama karena semakin tingginya tingkat pendidikan umat Islam sehingga memunculkan pemahaman dan kesadaran mereka tentang karakteristik ajaran Islam yang memang tidak mewariskan antara agama dan negara. Bahkan sejak dasawarsa 1980-an, kebangkitan agama dalam bentuk desekularisasi politik dan sosial cukup nampak di negara ini sebagai tandingan (counter) terhadap proses sekularisasi politik tersebut. Kecenderungan desekularisasi ini ternyata tidak hanya terjadi dunia Islam, tetapi juga di banyak negara di dunia, termasuk di Amerika Serikat, Karena manusia tetap membutuhkan nilai-nilai spiritual, meski mereka hidup dalam masyarakat modern yang menjunjung rasionalitas.


Indonesia bukanlah negara sekuler dan bukan pula negara agama, melainkan negara modern yang sangat menghargai posisi agama dalam kehidupan negara. Secara kelembagaan, negara Indonesia dibangun seperti lazimnya negara modern sekuler, tetapi secara filosofis, negara ini didasarkan pada ideologi Pancasila, yang sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahkan sila pertama ini disebutkan secara eksplisit dalam pasal 29 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945, yakni “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” Rumusan ini merupakan kompromi dari perbedaan yang cukup seru di kalangan para bapak pendiri bangsa (founding fathers) dalam persiapan kemerdekaan, terutama dalam siding-sidang Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945. Dalam perdebatan itu, awalnya kelompok nasionalis mendukung ide negara sekuler.


Pengakuan akan eksistensi agama dalam kehidupan bernegara diwujudkan terutama dalam bentuk pengakuan resmi lembaga-lembaga keagamaan tertentu dalam negara serta adopsi nilai-nilai dan norma-norma agama dalam sistem nasional dan pengambilan kebijakan publik, seperti legislasi hukum-hukum agama (Islam) tertentu menjadi hukum nasional. Di masa Orde Baru memang terjadi sekularisasi politik yang sangat kuat di masa-masa awal Orde Baru dengan kebijakan “de-ideologisasi politik”, terutama dengan menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas yang berimplikasi pada pelarangan simbol-simbol agama dalam politik. Namun demikian, dalam masyarakat tidak terjadi sekularisasi yang berarti, karena umat Islam tetap memiliki orientasi keagamaan dan melakukan sosialisasi ajaran-ajaran agama secara kultural, sehingga proses itu tidak sampai menjadi negara ini menjadi negara sekuler.


Berakhirnya masa Orde Baru dan munculnya Era Reformasi pada 1998, yang mendukung kebebasan dan demokrasi, dijadikan sebagai momentum bagi tokoh Islam untuk mempromosikan kembali politik Islam dengan mendirikan partai-partai Islam atau berbasis massa ormas Islam. Namun belajar dari sejarah perjuangan masa lalu untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara seperti yang terjadi dalam persiapan kemerdekaan pada 1945 dan dalam Konstituante pada 1956-1959, mereka tidak mengulangi lagi perjuangan serupa. Memang di awal-awal era reformasi sempat muncul gagasan dan perdebatan dalam konteks amandemen UUD 1945 untuk memasukkan semangat Piagam Jakarta atau pelaksanaan syari’at Islam dalam konstitusi, tetapi gagasan atau usulan itu tidak bisa diterima oleh MPR. Meski demikian, hampir semua kelompok Islam mendukung modernisasi politik dan demokratisasi, dan hanya sebagian kecil yang menolak.


Agama dan Integrasi Nasional


Munculnya era reformasi, yang sejak awal mendukung kebebasan ini, mendorong warga negara untuk mengekpresikan pendapat, aspirasi dan kepentingan mereka secara bebas dan terbuka, termasuk ekspresi ideologi yang pada masa Orde sangat dibatasi atau ditekan. Di antara ekspresi itu ada tindakan yang berlebihan sehingga melahirkan konflik, perselisihan dan kekerasan dalam masyarakat, baik yang berlatang belakang politik, ekonomi, etnis, agama dan sebagainya. Sebagai masyarakat majemuk, sejak awal bangsa Indonesia selama ini dikenal sebagai masyarakat beragama yang moderat dan toleran, dan bahkan menjadi contoh toleransi beragama di dunia. Namun di era reformasi ini, peristiwa konflik antar-warga, termasuk yang berlatar belakang agama, justru semakin meningkat dibandingkan dengan pada masa Orde Baru. Di era reformasi ini muncul gerakan-gerakan keagamaan (Islam) yang bersifat trans-nasional, yang ingin mendirikan khilafah Islamiyah, yang pada masa lalu disebut sebagai ekstrim kanan (Eka). Bahkan kini muncul juga kelompok-kelompok kiri, yang dulu disebut sebagai ekstrim kiri (Eki), yang antara lain berusaha untuk menghidupkan kembali PKI dan menuntut pemerintahan untuk minta maaf kepada keluarga korban PKI dalam G 30 S/PKI.


Demikian pula, muncul pula ekspresi kebebasan dalam bentuk kekerasan dan radikalisme, yang justru menggangu harmoni dan kedamaian dalam kehidupan bangsa dan negara dan bahkan dapat mengancam NKRI dan kebhinnekaan. Memang, dalam masyarakat yang majemuk ini adalah tidak mudah untuk mewujudkan harmoni dan kedamaian ini, karena masing-masing kelompok bisa memiliki aspirasi dan kepentingan yang berbeda-beda dan bisa berimplikasi kepada munculnya persaingan. Apalagi jika masing-masing kelompok mengembangkan politik identitasnya dan egoisme kelompoknya dengan mengatasnamakan ekspresi kebebasan dan hak-hak asasi manusia. Perbedaan, perselisihan dan konflik sebenarnya hal yang tak bisa dihindarkan dalam kehidupan masyarakat dan negara, tetapi jika konflik itu berkembang menjadi kekerasan, maka hal ini menunjukkan bahwa sebagian bangsa Indonesia masih belum beradab, dan hal ini bahkan tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang ada di Indonesia.


Terdapat beberapa hal yang potensial menimbulkan konflik dan ketegangan internal agama (Islam), yang secara umum terkait dengan pemahaman keagamaan. Namun konflik antar-umat beragama umumnya tidak murni karna faktor agama, tetapi faktor politik, ekonomi atau lainnya yang kemudian dikaitkan dengan agama, seperti konflik Ambon dan Poso. Sedangkan perselisihan atau ketegangan yang terkait dengan persoalan agama umumnya dipicu oleh tiga faktor, yakni persoalan pendirian rumah ibadah dan penyiaran agama yang tidak sesuai dengan aturan serta penistaan agama. Persoalan pendirian rumah ibadah merupakan faktor yang paling banyak mempengaruhi terjadinya perselisihan atau konflik. Apalagi jika kelompok minoritas itu memiliki banyak aliran, denominasi atau organisasi yang masing-masing berkeinginan untuk memiliki rumah ibadah sendiri, walaupun secara teologis sebenarnya tidak ada perbedaan.


Di samping konflik dan ketegangan berlatarbelakang agama, konflik atau ketegangan antar kelompok juga disebabkan oleh faktor politik, terutama terkait dengan Pemilu/Pilkada dan rekrutmen jabatan publik. Keterlibatan warga dalam Pemilu merupakan suatu bentuk partisipasi politik rakyat yang bersifat positif. Partisipasi politik bahkan menjadi salah satu indikator demokrasi, sehingga semakin banyak partisipasi pada umumnya dianggap sebagai sesuatu yang baik; dan sebaliknya, semakin kurang partisipasi dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Pemerintah di era reformasi tidak membatasi partisipasi politik rakyat, melainkan mengarah agar aspirasi itu bisa tersalurkan dengan baik melalui fungsionalisasi secara optimal partai-partai politik dalam melakukan peran komunikasi politik (sosialisasi politik serta artikulasi dan agregasi kepentingan); dan kelompok-kelompok masyarakat warga (civil society) dalam melakukan perannya sebagai interest group dan pressure group.


Di samping itu, proses politik dalam sistem demokrasi seperti pemilihan umum dan pengambilan kebijakan publik yang dilaksanakan secara bebas dan terbuka dimaksudkan untuk membuat konflik seperti itu dapat dikelola dan diselesaikan secara beradab melalui badan legislatif dan yudikatif. Pemilu-pemilu yang telah berlangsungdi era reformasi cukup demokratis, adil dan damai, sehingga Indonesia dinilai sebagai negara demoratis terbesar ketiga di dunia, meski dalam beberapa hal masih muncul kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, seperti kecurangan, manipulasi suara, politik uang, konflik, “politisasi agama” dan sebagainya. Hal-hal ini bisa mencederai demokrasi, karena bisa memunculkan kebebasan yang “kebabelasan”, serta rekayasa politik, yang menjadikan kehendak minoritas atau elit politik menjadi kehendak mayoritas, sebagaimana yang disampaikan oleh para pengkritik demokrasi (Robert Dahl, Democracy and its Critics).


Politik uang (money politics) ini berupaya antara lain: (1) munculkan pemodal sebagai calon-calon pemimpin negara/pemerintahan di berbagai tingkatan meski kompetensi mereka sangat rendah, (2) munculnya pemodal sebagai sponsor bagi calon-calon pemimpin negara, yang bisa menyebabkan ketergantungan pemimpin negara/pemerintahan terhadap pemodal itu, dan (3) munculnya pemodal yang berusaha melobi partai-partai politik untuk mengajukan orang-orang mereka menjadi calon-calon pemimpin negara/pemerintahan, yang bisa menjadikan ketergantungan partai terhadap pemodal.


Penutup


Uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler dan bukan pula negara agama, melainkan negara demokrasi yang sangat menghargai posisi agama dalam kehidupan masyarakat dan negara, yang bisa disebut sebagai “negara demokrasi religius”. Oleh karena itu, dalam sistem ini ada titik-temu antara orientasi keagamaan (Keislaman) dan Keindonesiaan. Untuk memperkuat titik-temu antara Keislaman dan Keindonesiaan dalam kerangka integrasi nasional dan sistem demokrasi yang beradab perlu terus dilakukan upaya-upaya penguatan wawasan kebangsaan warga, terutama melalui penguatan empat Konsensus kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Kebhinnekaan (kemajemukan).


Upaya ini terutama dilakukan dengan revitalisasi ideologi sebagai suatu platform bangsa Indonesia yang sangat majemuk ini, sementara tingkat pendidikan dan kesejahteraan mereka secara umum masih rendah yang berakibat terhadap rendahnya tingkat kesadaran akan harmoni dan integrasi bangsa. Dalam revitalisasi ini diperlukan rumusan ideologi Pancasila yang lebih akademik dan sekaligus lebih terbuka, sehingga penafsiran Pancasila tak akan disakralkan seperti pada masa lalu. Paradigma baru ini hendaknya mengarah pada pemahaman ideologi yang rasional dan modern tetapi tetap dalam kerangka filosofis dan konteks masyarakat Indonesia yang notabene religius dan plural.


Dalam konteks penguatan wawasan kebangsaan inilah agama dapat memberikan kontribusi yang posistif dalam revitalisasi ideologi Pancasila. Hal ini berarti bahwa agama semestinya menjadi faktor integratif (pemersatu) dan bukan sebaliknya sebagai faktor disintegratif (pemecah belah) bangsa. Dengan fungsi ini nilai-nilai agama dan Pancasila menjadi modal sosial bagi harmoni dan integrasi bangsa. Dan untuk mewujudkan fungsi ini, diperlukan pemahaman keagamaan yang moderat dengan memperhatikan kondisi obyek masyarakat Indonesia yang multi-etnik, multi-agama dan multi-kultural. Pemahaman semacam ini akan menjelma menjadi sikap keberagaman yang moderat dan toleran terhadap kemajemukan, bukan sikap keberagamaan yang berwatak absolutis dan radikal. Sebagai konsekuensinya adalah adanya upaya-upaya counter (kontra) radikalisme, baik melalui pendekatan keamanan dan hukum maupun pendekatan agama (teologis).


Di samping itu, diperlukan juga upaya-upaya membentengi ideologi Pancasila dari pengaruh ideologi sekuler yang bertentangan dengan Pancasila, seperti Komunisme dan bahkan Liberalisme. Demikian pula, diperlukan pula komitmen partai untuk melakukan sosialisasi etika dan sistem politik yang demoratis dan beradab, yang dicontohkan dalam prilaku politik para politisi partai-partai Islam tersebut. Komitmen yang terakhir ini merukan bagian dari fungsi partai dalam melakukan sosialisasi atau pendidikan politik, yang diwujudkan dalam bentuk ekspresi kritis terhadap sikap dan prilaku pejabat publik yang kurang menunjukkan pemerintahan yang bersih (clean governance) serta kebijakan-kebijakan publik yang tidak atau kurang membela kepentingan rakyat kebanyakan.


________________________


Paper ini disampaikan dalam acara Kajian Titik-temu ke-39, yg diselenggarakan Nurcholish Madjid Society, pada 1 Maret 2017





documents:
Keindonesian dan keislaman_20170309160310.docx
***


Agenda
03 Nov 2017
UNDANGAN TERBUKA

PERESMIAN PERPUSTAKAAN Prof. Dr. Nurcholish Madjid

"Kepustakaan Pembentuk Pemikiran Cak Nur: Relasinya dengan Konteks Sosial"

 baca]


Rilis Pers
SIKAP INDEPENDEN NCMS 2014

Memperhatikan suasana politik jelang Pilpres 9 Juli 2014 dan pasca Pilpres sebelum penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dirasakan cukup sensitif secara emosional yang mudah sekali menjadi pemicu yang bisa menyulut perpecahan, konflik, yang dikhawatirkan akan berakibat  lebih  serius  lagi,  yaitu  adanya ... [baca]


Agar Hukum Tidak Menjadi Fiksi

Donasi

Yayasan Sositas Nurcholish Madjid
Rekening No: 128-00-0561671-6
Bank Mandiri
KCP Tangerang BSD

Volume 8, Nomor 1

 
 
Grha STR lantai 4, Ruang 405 - Jl. Ampera Raya No 11, Cilandak, Jakarta Selatan 12550
© 2012 Nurcholish Madjid Society