Menghidupkan Kembali Fitrah Bernegara

Alm Prof. Dr. Nurcholish Madjid, atau yang biasa disapa Cak Nur, adalah sosok yang selalu gusar dengan carut marut kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Beliau menyebut bahwa tidak heran jika Indonesia dijuluki sebagai “halaman belakang ” Asia Timur. Bukan hanya karena krisis berkepanjangan yang melanda negeri ini, tetapi juga karena terkuaknya kebobrokan para pengelola dan penyelenggara negara dengan serangkaian penyelewengan dan korupsi.

Jelang pemilihan umum presiden 2004 silam, karena prihatin akan nasib bangsa dan dorongan pembelajaran politik, Cak Nur maju sebagai calon presiden. Sebagai pembelajaran kesiapan diri sebagai presiden, beliau merumuskan platform, berisi 10 pogram yang akan ditegakkannya. Saat ini, bangsa kita terasa: leadershipless, misorientasi bernegara, etika dan akhlak sebagai manusia, pejabat dan negara berketuhanan dan religisiositas kita sirna. Padahal inilah elan vital tegaknya sebuah bangsa.

Karl Gunnar Myrdal suatu kali menilai bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang lunak (soft state). Birokasi yang malas berkarya untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat, korupsi yang membudaya dan tiadanya wibawa hukum. Mengatasi itu kita perlu good governance. Reformasi birokrasi pasti tidak mudah. Kasus penolakan korp kejaksaan terhadap Jaksa Agung non karier mengindikasi ketakutan mereka terhadap upaya pembersihan budaya korup dan lahan subur tawar menawar pasal dan tuntutan hukum. Kasus bebasnya Gayus adalah contoh nyata. Birokrasi kita menolak tegaknya pengelolaan negara yang benar dan baik. Cak Nur minta kita untuk ”zamen bundeling van alle kracten van de natie”, bahu membahu menanggung penyelesaian krisis nasional.

Maka sudah seyogyanyalah kita kembali pada fitrah bernegara. Pada akar semangat negara ini dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Tak pelak, Muhammad Yamin, yang penuh kewaspadaan  dan ketelitian merumuskan Undang Undang Dasar sebagai bentuk amanat yang paling wasiat dari rakyat. Dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, ia menyebutkan jika terdapat kesalahan dalam perumusan undang-undang, maka besar sekali dosanya karena rakyat Indonesia yang telah menantikan haknya dari republik ini.

Maka sepatutnyalah kita mengembalikan fitrah bernegara berdasarkan rumusan dan semangat para pendiri bangsa. Fitrah bahwa negera ini ada untuk rakyat, bukan segelintir konglomerat asing yang hanya mampu mengeruk keuntungan dari bumi Indonesia. Sudah saatnya negara kembali pada fitrahnya untuk mensejahterakan rakyatnya dengan pengelolaan negara yang baik dan tanpa tendensi untuk melakukan penyelewengan atas wewenang yang diemban. Sudah tiba waktunya negara siuman dari krisis multidimensi yang berkepanjangan dan kembali sigap mengurusi rakyat, mengembalikan kedaulatan negara sebagai negara yang kuat, bukan negara yang lemah, di mana pemerintahnya tidak memiliki ketegaran moral sosial politik yang tegas.

Maka perlulah kita kembali menyibak tirai kegelapan yang selalu menyelimuti negara  ini, perlulah kita untuk kembali sadar dan tersadar serta berupaya untuk melawan rasa lupa bahwa negara ini masih diliputi oleh berbagai noda-noda yang timbul dari keserakahan para penguasa dan pihak asing yang ingin merongrong kedaulatan Indonesia.

Atas dasar pemikiran itulah Nurcholish Madjid Society menyelenggarakan Halal Bi Halal dan Haul Prof. Dr. Nurcholish Madjid yang dirangkai dengan diskusi bertajuk “Menghidupkan Kembali Fitrah Bernegara” pada Kamis, 30 September 2010. Dengan harapan besar muncul seorang pemimpin yang peduli pada kemanusiaan dan cita-cita bersama rakyat Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945 serta dapat membawa bangsa Indonesia keluar dari krisis multidimensi yang merundungnya.

Kamis, 30 September 2010
Rumah Budaya Betari Sri
Jl. Ampera Raya No. 11 Kemang, Jakarta 12550
Halal Bi Halal, Haul Prof. Dr. Nurcholish Madjid,
Pengajian Komunitas Titik Temu
Nurcholish Madjid Society

Post a comment