Agama dan Hak Asasi Manusia: Problem Interpretasi dan Implementasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak asasi manusia masih menjadi persoalan serius di kalangan masyarakat Muslim. Indikasinya sangat jelas, bahwa prinsip-prinsip penting terkait HAM ini belum dipahami secara merata, sehingga perlindungan dan penghormatan secara penuh terhadap manusia belum disadari dengan baik. Fakta masih banyaknya pelanggaran terhadap hak-hak dasariah umat Muslim di beberapa negara yang menjadikan Islam sebagai ideologi dalam mengelola pemerintahan dan mengatur tata kehidupan sehari-hari—atau di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim—merupakan cerminan nyata bahwa persoalan HAM belum menjadi isu prioritas di negara-negara tersebut.

Lihat bagaimana kebebasan berpikir, kelapangan berekspresi, dan keleluasaan memilih pemimpin pemerintahan masih sering memantik perdebatan sengit yang kerapkali berujung kepada ujaran kebencian, saling menjatuhkan, tindakan ekstrem, hingga perilaku agresif berupa teror bagi golongan yang berbeda pandangan.

Pandangan dan sikap di atas sangat berseberangan nilai-nilai utama agama yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Masalah ini pun mengundang para pemikir dan aktivis HAM untuk berembug serta merumuskan prinsip-prinsip penting HAM versi Islam yang dimaksudkan untuk melindungi, menghormati, dan meninggikan harga diri umat.

Karena itu, pada tahun 1990, negara-negara yang tergabung dalam Organisation of Islamic Cooperation/Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mempermaklumkan The Cairo Declaration on Human Rights in Islam. Deklarasi itu dimaksudkan sebagai sikap negara-negara berbasis Islam dan mayoritas berpenduduk Muslim agar dapat berkontribusi pada penegasan hak-hak dasar umat, seperti perlindungan dari perdagangan manusia, penganiayaan, dan menegaskan kebebasan serta haknya atas kehidupan yang bermartabat berdasarkan syariat Islam.

 

 

 

 

Post a comment