Perempuan di Ruang Publik: Kepemimpinan Perempuan dari Perspektif Teologi dan HAM

Diskursus mengenai peran perempuan di wilayah publik kerap mengisi ruang-ruang diskusi kita, terutama saat mulai mendekati masa pemilihan umum. Isu kepemimpinan ini sangat penting, bukan hanya ditilik dari kacamata demokrasi, melainkan juga dari sudut pandang teologi berbagai agama karena menyangkut hajat hidup umat beragama dan warga masyarakat secara luas.

Dari sudut pandang ilmu politik, banyak teori mengenai kepemimpinan lahir lengkap dengan deretan panduan mulai dari prasyarat menjadi pemimpin hingga bagaimana seharusnya seseorang pemimpin memperlakukan rakyatnya. Teori kepemimpinan ini bersifat netral, dalam arti tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan.

Namun, begitu memasuki ranah teologi, kerap muncul persoalan yang dilatari adanya dikotomi antara laki-laki dan perempuan di mana laki-laki ditempatkan lebih unggul ketimbang perempuan.

Dalam al-Quran, misalnya, upaya meminggirkan peran perempuan sering kali menggunakan ayat 34 surat al-Nisa’ yang terjemahannya berbunyi, “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.

 

Sementara dalam Alkitab, misalnya, dalam 1 Korintus 14:34-35 berbunyi, “Sama seperti dalam semua Jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan Jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri, seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan Jemaat”.

 

Post a comment